TIMES KALBAR, JAKARTA – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Tri Rismaharini memuji Pemerintah Daerah Papua karena sudah berhasil memperbaiki data penerima bansos (bantuan sosial) hingga seratus persen rampung.

Menurut Risma, peran Pemda sangat penting dalam penyaluran bansos. Bahkan dia menegaskan kalau mereka salah mendata, warga yang seharusnya menerima bantuan sosial menjadi korban.

Risma menambahkan, masih ada sebanyak 14 juta data yang harus diperbaiki. Salah satunya yang berhasil diperbaiki datanya di Papua. Sedangkan di beberapa daerah lain masih belum dilengkapi.

"Saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, bahwa data penerima, fakir miskin itu berasal dari daerah, jadi saya dikembalikan ke daerah. Jadi itu kenapa kami meminta daerah untuk kalau memang kurang, ya, diusulkan saja," kata Risma di Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Risma meminta pemda lain untuk mencontoh salah satu kabupaten di Papua yang perbaikan datanya sudah rampung. Perbaikan data itu menurutnya berdampak pada peningkatan jumlah warga yang berhak menerima bansos.

Dia juga berharap, warga di berbagai daerah terus mematuhi Protokol Kesehatan. Melaporkan kepada Satgas atau puskesmas terdekat bila mengalami gelaja covid-19. Dan tidak beraktivitas di luar publik dalam waktu lama.

   "Di Papua jangan kira jauh di sana tidak perbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah perbaiki (data) 100 persen. Dan kemudian kenapa Papua di tahun 2020 dia menerima 15.000 orang (penerima bansos), lalu di 2021 menerima 28.000 orang, artinya naik 100 persen, karena kami membetulkan," tandas Risma.

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi resmi memperpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus 2021. untuk mengurangi beban masyarakat, Jokowi berjanji akan mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos.

"Pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran bansos," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual pada Senin, 2 Agustus 2021.

Penerima bansos tersebut, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), sampai BLT Desa. Lalu, bantuan untuk usaha UMKM seperti warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian, ada juga subsidi upah yang menurut Jokowi sudah berjalan. Terakhir, banpres produktif usaha mikro (BPUM) yang sudah diluncurkan 30 Juli 2021. (*)