TIMES KALBAR, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa para pimpinan partai politik telah mengambil langkah korektif terhadap kontroversi fasilitas mewah yang diterima anggota DPR RI.

Langkah ini diambil menyusul gelombang demonstrasi yang pecah sejak 25 Agustus 2025 dan memuncak usai insiden tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan pimpinan DPR bersepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang memicu protes publik.

“Pimpinan DPR juga telah berbicara, dan para ketua umum partai sudah menyampaikan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus peka serta berpihak kepada rakyat. Tunjangan besar akan dicabut dan kunjungan kerja ke luar negeri dihentikan sementara,” ujar Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).

Menurut Prabowo, para ketua umum partai juga telah menegur keras anggotanya yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah ketua umum partai, termasuk Megawati Soekarnoputri (PDIP), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem) dan Bahlil Lahadalia (Golkar), Presiden menekankan pentingnya sikap rendah hati dari wakil rakyat.

Prabowo menegaskan, keputusan korektif ini harus menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR mendengarkan suara rakyat sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah situasi politik yang memanas.(*)